Andrei Angouw Pimpin Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018

ASPIRASInews.com- Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2018 dilaksanakan diruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sulut, Senin (08/07) pukul 10.00 Wita.

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sulut, Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut Stevanus Vreeke Runtu, Marthen Manopo, dan Wenny Lumentut.

1

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey,SE, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Forkopimda, Anggota DPRD Provinsi Sulut, Forkopimda, Kepala BIN, Kepala Perwakilan BPKP, Rektor Unsrat, Perwakilan BI, Pimpinan OJK, Kepala BNN, Kepala Bakamla, Pejabat Eselon II dan III, dan IV Jajaran Pemerintah Provinsi Sulut, serta Insan Pers.

Dalam kesempatan ini Ketua DPRD Sulut mengatakan bahwa kita telah mengikuti dengan seksama atas penyampaian laporan dari Badan Anggaran yang berisi proses pembahasan pendapat fraksi-fraksi dan hasil pembicaraan Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulut.

2

“Maka kami sebagai pimpinan rapat dapat menyimpulkan bahwa ke-6 fraksi telah memberikan pendapatnya menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2018 beserta dokumen-dokumen lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) Provinsi Sulut,” ungkap Angouw.

Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur Sulut Olly Dondokambey,SE mengatakan bahwa melalui tahapan ini pertanggungjawaban telah disusun secara akuntabel, sehingga Ranperda dapat diterima untuk kemudian dapat disempurnakan.

Menariknya, untuk realisasi anggaran di tahun 2019 ini, Olly menyebutkan ada lima rekomendasi yang menjadi perhatian khusus oleh pemerintah pelaksanaan anggaran.

3

“Ada lima rekomendasi yang harus dijadikan perhatian khusus dalam pengalokasian anggaran ke depan dengan mengedepankan asas pemerataan di 15 kabupaten/kota,” ujar Olly.

Terkait hal itu, Olly menyebutkan bahwa bakal lebih banyak melakukan sinergikan dengan program-program nasional.

“Beberapa daerah yang tidak ada program nasional kami meminta pemerintah pusat untuk mengintervensi supaya dilakukan percepatan pembangunan di daerah daerah kabupaten/kota,” pungkasnya.

Selanjutnya, poin kedua yang berkaitan dengan reses dari seluruh anggota DPRD telah terserap dalam APBD.

5

“Apa yang menjadi masukan anggota dewan saat berkunjung ke daerah, sudah terealisasi,” tandasnya.

Pada poin ketiga, Olly menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara fokus pada pembangunan pertanian, khususnya petani kelapa

“Saat ini pemprov sudah melakukan koordinasi dengan pusat, di mana harga kopra terkena oleh pengaruh kebijakan dan regulasi. Hal ini untuk meningkatkan harga pertanian kita. Kita akan koordinasikan sehingga hasil pertanian dapat terkoreksi,” tandasnya.

Sementara itu, untuk pembangunan jembatan dan pekerjaan Manado Outer Ringroad (MOR) dipastikan akan selesai pada 2020.

6

Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah program pembiayaan peningkatan objek wisata yang jadi target pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Untuk kegiatan pembangunan infrastruktur pariwisata, difokuskan pada lokasi-lokasi wisata.

(Desieree/Advetorial)

(Visited 13 times, 1 visits today)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply